Akhirnya, Terbentuk Provinsi Banten (Bagian Keempat)

Sambuangan dari Bagian Ketiga.

Tb. H. Farich Nahril, MBA mengajak H. Mardini dan Muchtar Mandala, untuk ikut serta dalam perjuangan pembentukan Provinsi Banten. Mereka berusaha mencari penyelesaian yang tepat untuk mengkoordinasikan semua elemen yang terkait dengan PPB, termasuk merukunkan Pokja PPB dan KPPB. Mereka bertiga melakukan pertemuan di Hotel Arya Duta Jakarta, para tokoh ini sepakat untuk mengundang kedua kubu yang terlibat konflik. Dalam pertemuan berikutnya, tanggal 18 Januari 2000, di tempat yang sama, ternyata hanya KH. Irsyad Djuwaeli yang memenuhi undangan Farich dan kawan-kawan. Meskipun belum berhasil mempertemukan kedua tokoh itu, tetapi persoalan agaknya sudah jelas. Kedua kelompok besar itu, saling mengklaim sebagai wadah satu-satunya untuk memperjuangkan Provinsi Banten. Padahal menurut kubu Pokja PPB, KPPB bertugas melakukan sosialisasi PPB di tingkat grass-root, sedangkan Pokja PPB bertugas mempersiapkan SDM dan SDA dalam rangka PPB. Namun yang tampak dipermukaan adalah persaingan antara kedua kelompok itu, apabila dalam satu kelompok terlontar satu gagasan untuk menyelenggarakan kegiatan, tiba-tiba kelompok lainnya mendahului mengadakan kegiatan tersebut. Dalam pandangan Tb. Farich Nahril dan kawan-kawan, konflik KPPB dan Pokja PPB ini sangat kontra produktif dalam mewujudkan PPB. Itulah sebabnya konflik harus segera diakhiri secara "win-win solution". Selanjutnya, atas usaha H. Mardini, Ketua KPPB H. Uwes Qorny akhirnya bersedia untuk bertemu dengan Ketua Pokja PPB KH. Irsyad Djuwaeli. "Kelompom Jakarta" akhirnya berhasil merukunkan kedua tokoh yang berseteru itu dalam acara selaturahim yang diadakan di Restoran Jepang Shima, Hotel Arya Duta Jakarta. Dalam pertemuan itu, selain ketiga pemrakarsa hadir pula cendekiawan Banten, H.MA Tihami, anggota DPR RI asal Banten yaitu Ekky Syahruddin dan Aly Yahya, serta tokoh-tokoh dari kedua kubu yaitu Hasan Alaydrus, H. Segaf Usman, Udin Saparudin, Aenk Haerudin, H. Bay Mulyadi Jayabaya, Uu Mangkusubrata, dan lain-lain yang berjumlah sekitar 15 orang. Dalam kesempatan itu, Muchtar Mandala mengusulkan untuk mengadakan silaturahim besar-besaran di tempat peristirahatannya di Kampung Nyimas Ropoh di Pandeglang.

Sementara itu meski agak terlambat mengingat adanya tarik menarik antara yang pro dan kontra di Kabupaten Tangerang, baru tanggal 22 Januari 2000, Pimpinan DPRD Kabupaten Tangerang mengeluarkan Surat Pernyataan Persetujuan untuk PPB.

Para tokoh Banten bergerak terus menggalang dukungan dari elite Banten yang berada di luar Banten, seperti Bandung, Bogor, dan Jakarta. Hasilnya cukup positif, meskipun tentu saja tidak sedikit elite yang dengan berbagai alasan tidak tertarik untuk mendukung PPB. Akan tetapi, pada akhirnya kebanyakan elite Banten bersikap mendukung. Salah seorang tokoh Banten yang tinggal di Jakarta adalah Tb. H. Tryana Sjam'un. Ia adalah mantan bankir yang juga pengusaha serta menjadi pemegang saham dan komisaris di berbagai perusahaan. Ia tampil menjadi motor penggerak dari berbagai kegiatan yang berskala nasional dalam rangka mewujudkan Provinsi Banten. Awal keterlibatannya secara langsung dimulai ketika Uwes Qorny mengajaknya ikut dalam KPPB. Dalam kesempatan itu, Tryana Sjam'un sebagai pengusaha yang biasa kerja secara terencana meminta agar dilakukan terlebih dahulu studi kelayakan tentang PPB. Studi kelayakan harus dilakukan oleh Tim Independen. Ketika ia bertemu dengan sahabatnya itu, Uwes Qorny menyatakan bahwa kajian seperti itu akan memakan waktu terlalu lama sementara PPB harus dicapai dalam waktu secepatnya.

Sesuai dengan kesepakatan di Hotel Arya Duta tanggal 18 Januari 2000, maka pada hari Minggu, 23 Januari 2000, "Kelompok Jakarta" mengadakan acara halal-bihalal di Kampung Nyimas Ropoh, Pandeglang. Bertindak sebagai tuan rumah adalah H. Muchtar Mandala. Menurut tuan rumah, dalam buku tamu tercatat sebanyak 540 orang hadir, ditambah dengan panitia dan tamu-tamu yang tidak mengisi buku tamu diperkirakan jumlah peserta yang hadir mencapai dari 600 orang. Mendagri Surjadi Sudirdja, yang hadir atas usaha H. Mardini, dlam sambutannya mengatakan bahwa selama hidupnya baru kali ini ia menyaksikan begitu banyak Tokoh Banten dapat berkumpul bersama. Memang "Pertemuan Nyimas Ropoh" dihadiri berbagai kalangan masyarakat mulai dari para ulama, para pendekar, ibu-ibu yang bergabung dalam IWABA (Ikatan Wanita Banten), pemuda, mahasiswa, para tokoh masyarakat baik yang ada di Banten maupun yang berada di luar Banten, para Bupati/Walikota se-Banten, serta para Ketua DPRD se-Banten. Dalam pertemuan silaturahim ini yang bertindak sebagai pengundang yaitu Uwes Qorny, Irsyad Djuwaeli, dan H. Mardini. Sementara itu, para tokoh Banten yang hadir antara lain Mendagri Letjen (Purn) Surjadi Sudirdja, Ketua KAHMI Jaya, Tb. Farich Nahril, Tb. H. Tryana Sjam'un, Anggota DPR RI Ekky Syahruddin, HM. Aly Yahya dan Umbu Saraswati, cendikiawan asal Banten Rony Nitibaskara, Mustopadidjaja, dan H.MA Tihami, pengusaha H. Tb. Chasan Sochib, Ajat Sudrajat, H. Hariri Hady, artis Muni Cader dan Dedy Gumelar (Miing Bagito), H. Aceng Ishak, H. Djadjat Mudjahidin, E Iwa Tuskana, H, Djuwanda, H, Bay Mulyadi Jayabaya, para ulama KH. Aminuddin Ibrahim, LML, KH. Yusuf, dan H. Embay Mulya Syarif, H. Irja Karis, H. Mansyur Muchjiddin, H. Tb. Aat Syafaat, Uu Mangkusasmita, H. Djadjuli Mangkusubrata, Agus Najiullh, Tb. Encep Hadimulyana. Para pejabat Banten yang hadir antara lain Bupati Pandeglang Yitno, Bupati Lebak Yas'a Mulyadi, Ketua DPRD Pandeglang Encep Daden Ibrahim, dan Ketua DPRD Tangerang. Tokoh lainnya yaitu Dadang, Hariri Hadi, Sudradjat, harun Kamil, Palgunadi, dan lain-lain.

Sebagai puncak acara dibacakan "Deklarasi Nyimas Ropoh" yang dibacakan oleh Encep Daden Ibrahim (Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang) dengan didampingi oleh Ketua-Ketua DPRD se-Banten. Hal ini dapat dipandang sebagai dukungan resmi dari semua Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Karesidenan Banten, yang hadir dalam acara itu. Isi pernyataan itu sebagai berikut:

1. Kami warga masyarakat Banten senantiasa konsisten untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kami warga masyarakat Banten mendesak lembaga legislatif dan eksekutif, baik di daerah maupun di pusat, untuk segera mewujudkan Banten sebagai Provinsi, serta kami siap berpegang teguh menerima amanat aspirasi masyarakat akan terbentuknya Banten menjadi Provinsi.
3. Kami warga masyarakat Banten bersepakat untuk tetap menjaga keutuhan dan kebersamaan dalam rangka merealisir amanat tersebut sesuai dengan harapan masyarakat Banten sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Banten. Demikian surat pernyataannya sikap bersama ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada intervensi dan paksaan dari pihak manapun serta penuh rasa tanggungjawab akan terciptanya masyarakat adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Semoga niat ini selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Amien.